Minggu, 26 Oktober 2008

RUANG EFEKTIF PEMBERDAYAAN DESA

Oleh : Andreas


Desaku yang kucinta Pujaan Hatiku,
Tempat ayah dan bunda dan handai tolanku …..

Mungkin rangkaian bait itulah yang selalu mengandaikan keseragaman masyarakat kususnya indonesia. Kita tau sebelum adanya kota atau peta wilayahnya, Indonesia merupakan serangkaian Desa yang terselubung menjadi kumpulan wilayah. Akan lebih baiknya kita sebut dengan kalimat Pedesaan.

Negara ini adalah Negara yang agraris yang memiliki sumberdaya yang limpah ruah loh jinawi kata inilah yang selalu di dengungkan oleh masyarakat Indonesia sampai saat ini. Sungguh indah menyebut nusantara dengan sebutan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan kata-kata tersebut seolah begitu banyak ruang di negara ini termasuk kesuburan tanah, kemakmuran masyarakat, serta sumberdaya alam yang melimpah. Pikiran saya pun akan tertuju kepada sektor sumberdaya hayati yang meliputi mempertahankan swasembada pangan dan memperbaiki gizi masyarakat melalui system pertanian modern. Pasokan kebutuhan pangan inilah yang akan memberi peluang bagi masyarakat untuk tumbuh dan berkembang dengan rancangan-rancangan komuditi pangan yang ber-paku area pedesaan, karena kota hari ini sudah menjadi pusat industri. Pedesaan merupakan daerah yang masih meliliki potensi yang luar biasa di Indonesia yang mencirikan masyarakat bercocok tanam.
Wilayah komuditi pangan umumnya memang berkembang di area wilayah desa yang notabene merupakan wilayah masyarakat agraris. Modal inilah yang harus dimanfaatkan penuh untuk mengatasi kendala kebutuhan pangan dan minimnya peluang kerja khsusnya Desa. Di desa khususnya, mayoritas masyarakat mengelola hasil pangan dari sector bercocok tanam hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau di konsumsi sendiri, hal inilah yang berakibat menurunya pasokan pangan di masyarakat. Bukan itu saja, minimnya pengelolaan hasil pangan karna ketesedianya alat –alat modern membuat mengelola hasil panen sangat kurang bahkan bisa dikatakan tidak ada. seingga berakibat sumberdaya desa yang belum mampu dimaksimalkan.
Program pemerintah terhadap kesetabilan pasokan pangan belum mampu mengimbangi sarana keadaan masyarakat sehingga perananya belum mampu dikatakan maksimal. Ada kalanya pemerintahan kurang stabil memberi arah dalam sector memajukan masyarakat pedesaan. kita bisa melihat kemajuan masyarakat kota belum mampu di imbangi oleh masyarakat pedesaan. orang desa banyak yang menjadi perantau karna polapikirnya masih mengarah bahwa kota adalah pusat lapangan pekerjaan dan bertahan hidup. Pandangan yang seperti inilah yang harusnya mulai menjadi PR bagi pemerintah bagaimana sector desa menjamin kehidupan masyarakat secara menyeluruh terutama dalam sector swasembada maupun sector tranportasi yang memadahi.
Jomplangnya arah gerak desa dan kota inilah yang membuat beberapa pemuda desa yang notabene generasi untuk memajukan desa, semuanya terangkut dan terpusat kepada daerah perkotaan. Contoh saja, sarana pendidikan dan pekerjaan yang kurang memadahi di wilayah desa membuat masyarakat yang notabene pelajar mengungsi untuk mengeluti bidang pendidikan yang dicapai. Namun setelah mereka berhasil menempuh pendidikan dan siap kerja mereka lebih memilih untuk bekerja di kota dibandingkan memajukan desanya.
Peluang sector pendapatanpun juga demikian, desa yang mengolah hasil pangan mentah seperti : padi, ikan, sayur-mayur, buah-buahan dll. hanya mampu menyajikan keunggulan dalam keadaan mentah (non kemasan) sehingga pendapatan masih murah karena belum tersedia skill, mesin industri dan pelatihan untuk mengolah menjadi makanan yang siap saji sehingga mampu menghasilkan daya tawar tinggi di mayarakat, karna mayoritas masyarakat sudah beralih pada sector konsumsi non organik (pengkalengan). Sehingga pasokan atau distribusi tidak lagi pada pasar-pasar tradisional melainkan juga super market dan hyper market.
Kalau saja penikatan skill dan industry di pedesaan ini dilakukan maka akan banyak peluang kerja khususnya di daerah pedesaan yang mampu terakomodir bagi masyarakat, sehingga Negara ini bisa menekan angka-angka pengangguran tiap tahunya atau angka kemiskinnan dan kebutuhan pangannya. Namun agaknya pemerintah masih terpaku pada sector peningkatan kemajuan kota dengan latar belakan disentralisasi di wilayah perkotaan. Padahal harusnya sejak peraturan pemerintah menetapkan anjuran bahwa Negara harus memberlakukan otonomi daerah yang di fasilitasi untuk menyeimbangkan pusat dan daerah. Pemerintah daerah harus menyikapi dengan aturan penyeimbangan antara desa dan kota bukan malah sebaliknya mempusatkan ekonomi tetap pada daerah perkotaan.
Kita lihat saja sarana pelatihan Usaha Kecil Menengah (UKM) harusnya tidak hanya dilakukan pemerintah pada tatanan kota yang inginya meningkatkan suasembada kota. Desa juga diberi pelatihan agar tercerahkan guna meningkatkan hasil sumberdayanya. Masyarakat petani dan nelayan bisa saja meningkatkat mutu hasil panennya dengan cara pengolahan industry. Apalagi belum lama ini Negara ini mengidap sebuah penyakit yang menimpa kalangan usia balita tentang gizi buruk atau busung lapar, sungguh hal ini amat mencoret martabat bangsa kita yang amat mengandalkan hasil buminya.
sektor peningkatan mutu pangan yang di galangkan pemerintah benar-benar dinilai gagal, hal ini karena mayoritas yang mendapatkan bantuan belum dicermati secara dasar dan koperhensif, mana kala pembedaan wilayah bantuan yang dinilai belum total terarah. Kita hari ini harus membenahinya dengan sektor komunikasi antara aturan Negara dan pola sosialisasi di tingkatan masyarakat.
Pola komunikasi dan Kesadaran Masyarakat Masih rendah
Ekonomi Indonesia yang Berdiri di Atas Kaki Sendiri, yaitu kegiatan produksi berlandaskan koperasi yang mengutamakan sumber-sumber kekayaan sendiri dan sesedikit mungkin mengambil sumber dari luar negeri, serta mengembangkan kebudayaan bangsa dan kebudayaan daerah-daerah, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat mengembangkan kebudayaan serta mempertinggi derajat kemanusiaan Indonesia. Secara langsung ekonomi Negara ini disikapi atas sumberdaya masyarakat dan tatanan kesejahteraan. Melalui badan penanganan ekonomi kerakyatan Indonesia akan menghasilkan sumberdaya hayati yang ruah seperti angan-angan yang dirancang. Namun apakah kita benar-benar membutuhkan ruang kerakyatan itu hingga memupuk kesadaran dan kesetabilan bersama? Jawabnya iya!! Kalau beberapa sector saja kita masih meng-impor dari Negara lain, seperti kedelai, susu, pupuk, bahkan padi sudah ditinggalkan masyarakat kaum petani karna harga gabah dan poduksi sangat tnggi sehingga petani lebih memilih hal yang lain. Mengapa seperti itu karna Indonesia merupakan Negara yang sebenarnya memiliki kekayaan alam yang berlebih di bandingkan Negara lain. Terbukti masyarakat kita seringkali menepati posisi yang utama pada pertumbuhan ekonomi pada pendapatan hayati. Namun kurangnya perhatian Negara pada sektor pertanian membuat masyarakat hari ini beralih fungsi menjadi masyarakat industry. Barang tentu hal ini memungkinkan karena sektor pertanian hari ini tidak menghasilkan kesejahteraan yang seyogyanya menyamai tingkat ekonomi masyarakat industry. Polapikirnya yaitu petani tidak akan menjadi kaya, padahal seharusnya petani dinegri ini menjadi masyarakat yang kaya dan sejahtera tidak lantas menjadi manusia yang tidak sejahtera seperti sekarang ini.
Kesadaran masyarakat menjadi titik utama yang harus di perbaiki selain pemerintah, hal ini bertjuan untuk membentuk peluang-peluang yang harus benar-benar mampu di tingkatkan. Kesadaran ini dapat di pupk melalui, pelatihan dalam masyarakat seperti peluang usaha kecil menengah, pendidikan, serta peluang kesejahteraan masyarakat pedesaan. Namun hal tersebut harus di cermati oleh pemerintah untuk mengimbangi kesetabilan kota dan desa. Contoh kita harus paham betul mengenai perbedaan barang atau kebutuhan kota dan desa, seperti harga barang di desa dan dikota jauh dari standar perbedaan. Dikota harga minyak goreng seharga Rp12.000 sedangkan di desa hingga Rp. 13.000 sampai Rp.14.000 hal ini sungguh terlihat bahwa desa belum mampu mengimbangi ekonomi kota yang serba ada dan serba murah padahal pendapatan masyarakat desa jauh lebih kecil dibanding masyarakat perkotaan alasanya letak geografis dan sulit dijangkau tranportasi.
Selain itu program yang dirancang harusnya di survey terlebih dahulu bukan menentukan kebijakan tetapi tidak pernah mengerti tentang keadaan yang ada di wilayah desa. Mengaktifkan perangkat desa merupakan hal yang utama untuk melihat keadaan dan strategi berjalanya program kerja. Jika hal tersebut dirancang dengan benar maka kesesuaian program akan terancang tepat menghasilkan sebuah hasil yang matang
Komunikasi menjadi modal penting bagi kesesuain program dan pelaksanaanya, sehingga dengan komunikasi yang efektif dari tingkatan tertinggi sampai pada tingkatan terendah membentuk pola yang sangat sesuai dengan rancangan yang dijalankan. Dengan itu semua semoga saja cita-cita peningkatan pertumbuhan ekonomi desa akan tercipta dengan sebaik mungkin. Sehingga mampu berjalan setara dengan kemajuan kota yang sampai saat ini terus berkembang.
Hidup Desaku hidup Negriku …. Sejahtera dalam kesatuan NKRI …..

Penulis adalah mahasiswa Fisip Unmer Malang, dan Presidium Dewan UKM unmer periode 2007-2008



Tidak ada komentar: